Home Sejarah Hasil Sidang Ppki 1, 2, 3 (Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945)

Hasil Sidang Ppki 1, 2, 3 (Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945)

3
0
PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ( Dokuritsu Junbi Inkai) yakni sebuah panitia yang dibuat setelahdibubarkannya  BPUPKI dikarenakan telah dianggap menuntaskan tugasnya. PPKI dibuat pada tanggal 7 Agustus 1945. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota yang sanggup mewakili rakyat Indonesia. Anggota PPKI tersebut tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang berada di bawah pemerintahan tentara keenam belas, tetapi juga dari banyak sekali pulau yaitu 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatra, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 wakil dari maluku, dan 1 wakil lagi dari golongan penduduk Cina. PPKI dipimpin oleh Ir.Soekarno dengan wakilnya, Moh. Hatta dan penasihatnya, Ahmad Subarjo. Badan ini diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, Saigon oleh Jendral Terauchi selaku panglima armada Jepang untuk Asia Tenggara.

 PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia  Hasil Sidang PPKI 1, 2, 3 (Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945)


Sidang Pertama PPKI Tanggal 18 Agustus 1945
Pada pelaksanaanya sebelum menggelar sidang PPKI pertama Ir.Soekarno menambahkan 9 anggota PPKI gres yang sebagian terdiri dari golongan muda, yaitu Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana. Namun ketiga golongan muda tersebut kurang berkenan, mereka masih menganggap bahwa PPKI merupakan tubuh yang di bentuk oleh  Jepang. Oleh alasannya itu,  Ir.Soekarno hanya mengumumkan 6 orang sebagai anggota gres PPKI yaitu  Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo,  Wiranata Kusumah, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo.

Hasil Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945

  • Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945

Sidang PPKI pertama dilaksanakan di sebuah Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon. Pada rapat ini Soekarno-Hatta meminta sejumlah tokoh untuk merevisi ulang kembali piagam Jakarta, khusunya pada kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” . Hal tersebut memicu rasa keberatan bagi pemeluk agama lain ( selain agama Islam). Akhirnya sesudah melaksanakan negosiasi yang dilakukan kurang lebih selama 15 menit yang dipimpin oleh Bung Hatta semua tokoh mencapai janji untuk merubahnyamenjadi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”.

  •  Penetapan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wapres .

Penetapan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Otto Iskandardinata secara aklamasi.

  • Pembentukan Komite Nasional

Pembentukan Komite Nasional ditujukan untuk membantu kiprah presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk.

Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945
Setelah sebelumnya PPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang ke dua ini terdapat 3 hal yang dibahas serta dihasilkan pada simpulan persidangan. Untuk lebih jelasnya simak yang dibawah ini.

Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945

1) Dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi mencakup wilayah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang segaligus telah ditetapkan juga pada sidang kedua ini.
Berikut di bawah ini rincian setiap wilayah provinsi dan gubernur yang ditetapkan sebagai pemimpinnya.

1. Sumatra dengan Teuku Mohammad Hassan sebagai gubernurnya.
2. Jawa Barat dengan Sutarjo Kartohadikusumo sebagai gubernurnya.
3. Jawa Tengah dengan R. Panji Suroso sebagai gubernurnya.
4. Jawa Timur dengan R.A Suryo sebagai gubernurnya .
5. Sunda Kecil dengan Mr. I Gusti Ketut Puja Suroso sebagai gubernurnya.
6. Maluku dengan Mr. J. Latuharhary sebagai gubernurnya.
7. Sulawesi dengan Dr.G.S.S.J. Ratulangi  sebagai gubernurnya.
8. Kalimantan dengan Ir. Pangeran Mohammad Nor sebagai gubernurnya.

2) Pembentukan Komite Nasional (daerah).
3) Menetapkan 12  Kementrian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan.
       Pada sidang PPKI yang Kedua ini juga telah disepakati pembentukan 12 kementrian sebagai berikut.
1. Departemen dalam negeri  : RRA Wiranata Kusumah
2. Departemen luar negeri  : Mr. Achmad Soebardjo
3. Departemen kehakiman  : Prof. Dr. Mr Soepomo
4. Departemen pengajaran : Ki Hajar Dewantoro
5. Departemen pekerjaan umum  : Abukusno Cokrosuyoso
6. Departemen perhubungan  : Abikusno Comrisuyoso
7. Departemen keuangan  : AA maramis
8. Departemen Kemakmuran  : Ir. Surachman
9. Departemen kesehatan  : dr. Buntaran Martoatmojo
10. Departemen sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Departemen keamanan rakyat  : Supriyadi
12. Departemen Penerangan  : Mr. Amir syamsudin

Setelah memilih pembentukan ke-12 kementrian rapat dilanjutkan dengan kembali membahas duduk perkara kebangsaan. Sebagai Berikut.

Panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata memasukan urusan kepolisian kedalam Departemen Dalam Negeri.
Presiden Ir.Soekarno menunjuk Otto Iskandardinata, Abdul Kadir, dan Kasman Singodimejo untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara.
Ketika presiden dan wakil presiden akan pulang seusai rapat selesai pukul 14.55 WIB para cowok meminta keduanya untuk menghadiri rapat yang diadakan golongan muda yang akan dilaksanakan di Jalan Prapatan No. 10 . Permintaan tersebut lantas disetujui oleh presiden dan wakil presiden bahu-membahu Ki Hajar Dewantara dan Mr. Kasman. Dalam pertemuan tersebut golongan cowok meminta biar secepatnya presiden dan wakil presiden melaksanakan perebutan kekuasan dari Jepang yang dilakukan secara serentak. Presiden menangggapi hal tersebut dan menyampaikan apa yang golongan muda kehendaki tidak sanggup dilakukan dengan cara yang tergesa-gesa . Selanjutnya Adam Malik membacakan pernyataan perihal lahirnya Tentara Republik Indonesia  yang berasal dari bekas tentara Peta dan Heiho, ususlan tersebut disetujui oleh presiden namun untuk pelaksanaannya belum sanggup dilakukan dikala itu, hal tersebut pula yang menutup rapat ini.

Artikel terkait:Peristiwa Rengasdengklok Latar Belakang, Tujuan Kronologis Lengkapnya

Pada malam harinya presiden, wakil presiden serta para pemimpin lainnya mengadakan rapat di Jalan Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No.10 untuk membahas tokoh-tokoh yang akan dicalonkan sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Sidang Ketiga PPKI Tanggal 22 Agustus 1945
PPKI kembali mengadakan rapat ketiganya pada tanggal 22Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut.

Hasil Sidang PPKI Ketiga Tanggal 22 Agustus 1945
Pada sidang yang ketiga ini PPKI mempunyai jadwal utama yaitu membicarakan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

  • Pembentukan Komite Nasional

Pada tanggal 29 Agustus 1945 137 orang anggota KNIP secara resmi dilantik di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta.  KNIP terdiri dari golongan muda dan masyarakat dari banyak sekali kawasan serta anggota PPKI sebagai intinya. Dalam sidang pertama KNIP berhasil menunjuk Kasman singodimejo sebagai ketua dan M. Sutarjo sebagai wakil ketua pertama, Latuharhary sebagai wakil ketua kedua, dan Adam malik sebagai wakil ketua ketiga.

  • Pembentukan PNI

PNI diketuai oleh Ir.Soekarno. Pembentukan PNI pada awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai diIndonesia dengan tujuan yang menyerupai disebutkan dalam risalah sidang PPKU yaitu mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur menurut kedaulatan rakyat. Namun dalam perkembangannya muncul maklumat pada tanggal 31 Agustus 1945 yang berisikan penundaan segala acara yang dilakukan PNI yang hasilnya dilimpahkan kepada KNIP. Sejak dikala itu gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah lagi dimunculkan.

  • Pembentukan BKR ( Badan Keamanan Rakyat)

PPKI menetapkan beberapa hal sehubungan dengan dibentuknya BKR sebagai berikut.
1)Pembubaran Peta di wilayah Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat yang berada di Sumatra.
2)Pemberhentian anggota heiho.
3)Pembentukan tentara kebangsaan Indonesia harus dilakukan segera demi kedaulatan negara Republik Indonesia.
4)Penolakan planning pembelaan yang direncanakan BPUPKI yang dinilai sanggup memicu politik peperangan lantaran Indonesia sendiri menjalankan politik perdamaian.

Sekian pembahasan kita kali ini perihal hasil sidang PPKI 1, 2, 3 ( tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945) Semoga bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here