Home Info Guru Full SE Sesjen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru Sistem...

Full SE Sesjen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru Sistem Kerja Pegawai Kemdikbud

25
0

SE Sesjen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru Sistem Kerja Pegawai Kemdikbud

Rajasoal.com. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan SE Sesjen Kemdibud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru.

SE Sesjen Kemdibud Nomor 20 Tahun 2020 ini diterbitkan tanggal 4 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Sesjen Kemdibud, Ainun Na’im.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada :

1. Pimpinan Unit Utama;

2. Kepala Biro/Pusat;

3. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film;

4. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis;

5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan

6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SE Sesjen Mendikbudb Nomor 20 Tahun 2020 diterbitkan menindaklanjuti SE MenPANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Surat edaran diterbitkan dalam rangka mendukung produktivitas kerja serta untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai serta masyarakat dalam tatanan normal baru.

Berikut ini beberapa ketentuan yang perlu dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja untuk mendukung tatanan normal baru sesuai SE Sesjen Mendikbudb Nomor 20 Tahun 2020.

A. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Melakukan pengaturan sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dan/atau darirumah/tempat tinggal dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing.

2. Ketentuan jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor per hari paling banyak 50 (lima puluh) persen dari seluruh jumlah pegawai. Pembagian pegawai agar dilakukan secara merata dan tidak menumpuk di satu bagian tertentu. Ketentuan jumlah hari kerja per pegawai 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) hari bekerja dari kantor dan sisanya bekerja dari rumah.

3. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal dengan mempertimbangkan:

a. jenis pekerjaan pegawai;

b. hasil penilaian kinerja pegawai;

c. kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi;

d. laporan disiplin pegawai;

e. kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai;

f. tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;

g. pegawai yang dalam kondisi hamil;

h. kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam pemantauan/orang dalam pengawasan/terkonfirmasi positif COVID-19);

i. pegawai yang tinggal dengan keluarga/orang yangberusia lanjut/memiliki penyakit penyerta yang berisiko tinggi terpapar COVID-19;

j. riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;

k. riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan/atau

l. efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

4. Memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggalnya.

5. Memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman dari penyebaran COVID-19 serta pelaksanaannya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

6. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan prosedur operasional standar pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru.

8. Menggunakan media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.

9. Memastikan bahwa keluaran dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

10. Memperhatikan pembatasan fisik (physical distancing), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara luring sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

11. Memastikan seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia. Apabila berdasarkan tingkat urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan pembatasan fisik antar peserta rapat.

12. Memastikan perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

B. Penilaian Kinerja

1. Melakukan penyesuaian dan penyederhanaan Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Standar yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tanpa mengurangi target kinerja.

2. Memastikan pegawai yang melakukan tugas kedinasan dari kantor maupun dari rumah/tempat tinggal mencapai target kinerja dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas melalui log harian.

3. Memastikan pencapaian target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

SE Sesjen Kemdibud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru secara lengkap dapat dilihat dan di unduh pada link berikut.

Unduh

Demikian informasi mengenai SE Sesjen Kemdibud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru. Semoga bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.