Home Berita Full Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Full Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

25
0

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Rajasoal.com. Presiden Republik Indonesia telan menandatangani Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahanyang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Di dalam upaya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

2. Keterpaduan

Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

3. Kesinambungan

Kesinambungan adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

6. Interoperabiitas

Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

7. Keamanan

Keamanan adalah  kerahasiaan, keutuhan,ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

1. Tata Kelola SPBE;

2. Manajemen SPBE;

3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

4. penyelenggara SPBE;

5. percepatan SPBE; dan

6. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

Unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE meliputi:

1. Rencana Induk SPBE Nasional;

2. Arsitektur SPBE;

3. Peta Rencana SPBE;

4. rencana dan anggaran SPBE;

5. Proses Bisnis;

6. Data dan Informasi;

7. Infrastruktur SPBE;

8. Aplikasi SPBE;

9. Keamanan SPBE; dan

10. Layanan SPBE.

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca : Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Visi SPBE

Visi SPBE adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis,transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;

2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan

4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.

2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.

3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.

4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan di bawah ini.

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 – Unduh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.